www.kapurnews.com
 
Ribuan Warga Cipang Demo Minta Presiden Jokowi Batalkan PSN Waduk Rokan Kiri
Rabu, 09-05-2018 - 17:19:22 WIB

TERKAIT:
 
  • Ribuan Warga Cipang Demo Minta Presiden Jokowi Batalkan PSN Waduk Rokan Kiri
  •  

    KapurNews.com - Pembangunan Waduk Rokan Kiri, Kabupaten Rokan Hulu terus menuai penolakan. Hari ini, ribuan massa dari empat desa di Kecamatan Rokan VI Koto, Rokan Hulu, melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Riau.

    Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cipang meminta Gubernur meneruskan surat penolakan pembangunan Waduk Rokan Kiri yang akan menenggelamkan Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Tibawan, dan Desa Cipang Kanan.

    Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, pembangunan Waduk Rokan Kiri merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan debit air guna irigasi, air bersih dan sumber listrik.

    Kenyataan lapangan memperlihatkan bahwa pembangunan mega proyek yang memakan dana lebih dari Rp1,5 triliun ini tidak dibutuhkan masyarakat Provinsi Riau ataupun rakyat Cipang Raya yang kenyataannya telah memiliki sumber listrik sendiri, air bersih dan hidup yang cukup sejahtera di kampung halamannya, namun terancam dikorbankan atas nama pembangunan.

    Berkaca dari pengalaman pembangunan PLTA Koto Panjang, proyek yang digadang-gadangkan mampu mengubah wajah Kabupaten Kampar ke arah yang lebih baik, nyatanya meninggalkan luka bagi 200 KK yang hingga hari ini tidak mendapatkan ganti rugi dan hilangnya kampung halaman bagi 26.444 KK dan sumber perekonomian berupa sawah dan kebun 8.899 hektar.

    WALHI Riau dan lembaga lainnya, bersama Mahasiswa dan masyarakat mendapati kenyataan bahwa proyek ini membawa kepentingan segelintir kelompok orang saja. Mengingat kebutuhan listrik dan air bersih Provinsi Riau hari ini cukup baik.

    Maka menjadi pertanyaan 74,40 megawatt listrik yang dihasilkan dari waduk ini untuk siapa dan dimana. Sebab, ada indikasi terkait kebutuhan air bersih, irigasi dan sumber listrik adalah bagi wilayah-wilayah industri dan bagi perusahaan perkebunan skala besar.

    Selain itu, pembangunan ini juga potensi hilangnya sumber penghidupan bagi 15.000 jiwa di empat desa tersebut yang luasannya mencapai sekitar 6.000 hektar lahan warga beserta kawasan pemukiman dan menghilangkan tradisi yang sudah berumur ratusan tahun diantaranya adalah Goa Kelambu Kuning, Puncak Villa Berkurung Embun yang memiliki pemandangan sangat indah.

    Lokasi yang akan dibangun menjadi waduk tersebut juga terdapat  bekas kediaman Syafrudin Prawiranegara yang merupakan Presiden Kedua Republik Indonesia dan pernah memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia disaat Yogyakarta dikuasai oleh Belanda.

    Dengan begitu, dapat dipastikan jika pembangunan tetap dilaksanakan maka Indonesia terancam mengalami degradasi kebangsaan dengan menghilangkan sebuah peradaban.

    Ali Mahmuda, staf Advokasi dan Kampanye WALHI Riau mengatakan bahwa membayangkan pembangunan Waduk Rokan Kiri seperti membayangkan luka baru.

    “Duka atas pembangunan PLTA Koto Panjang bukan sebatas ketiadaan ganti rugi. Tapi bisakah negara menghitung hilangnya adat dan budaya ribuan masyarakat yang hari ini tidak memiliki kampung halaman? Hal ini tidak bisa dikalkulasikan dengan angka dan rupiah” ujar Ali.

    Selain itu ia menekan agar pemerintah provinsi berhenti mengatakan penolakan proyek ini hanya karena kurang komunikasi.

    “Kami meminta hilangkan saja sekalian sistem otonomi daerah, jika pemerintah provinsi bersikeras membangun hanya karena ini proyek strategis nasional dan tidak mengindahkan kepentingan dan hak asasi rakyatnya sendiri. Rakyat juga tidak lupa bagaimana banjir besar terjadi pada tahun 1998 diluar areal proyek PLTA Koto Panjang dan menyebabkan putusnya transportasi Sumatera Barat – Riau,” tutupnya.

    Atas dasar tersebut, maka Aliansi Masyarakat Cipang menyatakan sikap meminta Presiden untuk melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 dengan mengeluarkan rencana pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri dari Proyek Strategis Nasional.

    Lalu meminta Gubernur Riau untuk meneruskan surat penolakan terhadap  rencana pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri dari Bupati Rokan Hulu kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian terkait.

    Terakhir meminta Gubernur Riau untuk mengeluarkan rencana pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau. (*)

    Sumber: Antara






     
    Berita Lainnya :
  • Ribuan Warga Cipang Demo Minta Presiden Jokowi Batalkan PSN Waduk Rokan Kiri
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    PILIHAN EDITOR
    Dibuka Romi, 140 Peserta Perebutkan Tropi Andi Putra
    Buka FKI 2017, Ini yang Disampaikan Bupati Wardan Dihadapan Lebih dari 20.000 Masyarakat
    Ini Cerita Rana Hauna Hafizhah Pembawa Baki Bendera Merah Putih
    Mantap! Siswi MIN Pangean Raih Emas Diajang Aksioma Tingkat Nasional
    Muhammad Bakri Ikuti Seleksi Pilar-Pilar Sosial Tingkat Nasional
     
     
    INDEKS BERITA
    1 3 Bendahara Bapenda Riau Ditahan, Rekan Kerja Menyaksikan dengan Isak Tangis
    2 45 Warga Mandah Inhil Keracunan Usai Makan di Pesta Pernikahan
    3 Umat Muslim Haram Gunakan Atribut Non-Islam
    4 Para Suami Jangan Santai, Waspada Tanda-Tanda Istri Mulai Bosan
    5 IPRY Siap Jadi Duta Pariwisata dan Budaya Kuansing
    6 Hasil Evaluasi, Ini Realisasi Fisik dan Keuangan Pemkab Bengkalis Tahun 2017
    7 Bertemu dengan Kadis Dipersip, Mahasiswa Kuansing di Jogya Dukung Gerakan Ayo Membaca
    8 Duh! Situs Diskominfotik Bengkalis Diretas
    9 Mantap!, Bupati Mursini Sebut Kuansing Siap Jadi Tuan Rumah Porprov Riau
    10 Warga Kota Tengah Rohul Keluhkan Kondisi Jalan yang Rusak Menahun
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2017 PT. KAPUR MEDIA INDONESIA, All Rights Reserved