www.kapurnews.com
 
Pembangunan Waduk Lompatan Harimau Senilai Rp3 Triliun Ditolak Warga Rohul, Ini Alasannya
Selasa, 13-02-2018 - 15:40:10 WIB
Hearing waduk Lompatan Harimau dengan DPRD Rokan Hulu. (Kr/KapurNews.com)
TERKAIT:
 
  • Pembangunan Waduk Lompatan Harimau Senilai Rp3 Triliun Ditolak Warga Rohul, Ini Alasannya
  •  

    KapurNews.com - Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Cipang dari empat desa menolak pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau yang rencanakan Pemerintah Pusat di Desa Koto Ruang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).‎‎

    Penolakan pembangunan itu disampaikan puluhan masyarakat perwakilan dari Aliansi Masyarakat Cipang pada hearing dengan wakil rakyat yang dipimpin Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, Senin 12 Februari 2018 sore kemarin.

    Sebelum mengadu ke DPRD, warga dari empat desa berencana melakukan unjuk rasa bertepatan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam, Rohul. Namun agenda orang nomor satu di Indonesia tersebut ditunda sampai batas waktu yang belum ditetapkan.‎

    Hearing dengan masyarakat Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Cipang Kanan, dan Desa Tibawan, turut dihadiri ‎Ketua Komisi I DPRD Rohul Mazril, Sekretaris Komisi I Adam Syafaat, Novliwanda dan Amron Rosadi. Hadir juga Kasat Intelkam Polres Rohul AKP Aditya Reza.

    Sedangkan perwakilan dari warga empat desa di antaranya Juru Bicara warga empat desa Revika Putra S.Pd selaku Ketua BPD Cipang Kiri Hilir, Kepala Desa Cipang Kiri Hilir Azwir Abbas, ninik mamak ZET Datuk Kayo, serta mahasiswa Rio Andri.‎

    Juru bicara Aliansi Masyarakat Cipang, Revika Putra, mengatakan kedatangan mereka ke DPRD Rohul guna meminta wakil rakyat mendesak pemerintah pusat membatalkan pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau.

    Menurutnya, dampak dari pembangunan waduk itu dikhawatirkan akan merendam empat desa di Kecamatan Rokan IV Koto, seperti Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Cipang Kanan, dan Desa Tibawan.

    Revika mengatakan, proyek waduk itu akan mengusir warga empat desa dari kampung halaman mereka, termasuk menghilangkan kultur budaya, dan tentunya akan menenggelamkan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, seperti terjadi saat proyek PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar.

    Saat ini, sambung Revika, warga empat desa di Kecamatan Rokan IV Koto sepakat untuk menolak pembangunan itu. Mereka juga menolak direlokasi dari kampungnya, dan sudah "harga mati".

    "Kami menilai pembangunan waduk serba guna ini lebih banyak dampak negatifnya dari pada positifnya, jadi kami tetap menolak, karena kami yang akan merasakan dampaknya," tegas Revika.

    Masih di tempat sama, Ninik mamak ZET Datuk Kayo mempertanyakan proyek pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau di Desa Rokan Koto Ruang. Menurutnya, mega proyek pemerintah pusat ini akan mengorbankan warga empat desa di Kecamatan Rokan IV Koto.‎

    Menanggapi penolakan masyarakat empat desa dari Rokan IV Koto, Ketua DPRD Kelmi Amri berjanji segera agendakan rapat dengan pihak terkait, yakni Pemkab Rohul untuk mendapatkan informasi lengkap tentang program pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau, sehingga bisa diambil kesimpulan.

    "Terus terang saja pemerintah belum pernah menyampaikan ke Dewan rencana pembangunan waduk itu secara lengkap. Baru sebatas wacana secara umum saja, sehingga paling lambat Senin depan kita dalam hal ini komisi I akan hearing dengan Pemkab Rokan Hulu," kata Kelmi.

    Dia menyebutkan pihaknya akan meminta pemerintah menjelaskan dampak pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau, dan kontribusi apa yang akan didapatkan nantinya.‎

    "Kami mohon bapak-bapak bersabar, Dewan pasti menindaklanjuti hal ini. Setelah kita pelajari dan menerima penjelasan lengkap, nanti kita akan bersikap, percayalah anggota Dewan akan tetap berpihak pada keinginan masyarakat," janji Kelmi kepada warga empat desa di Rokan IV Koto.‎

    Dalam hearing terungkap, bahwa proyek waduk itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yang akan menelan dana APBN sekitar Rp3 triliun.

    Bahkan, ribuan warga empat desa di Kecamatan Rokan IV Koto juga berencana akan berunjuk rasa menyambut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Rohul, dengan agenda memberikan bantuan Program Sawit Rakyat (PSR). Namun agenda ditunda, sehingga warga empat desa gagal bertemu Presiden Jokowi.(Kpr/kr)



     
    Berita Lainnya :
  • Pembangunan Waduk Lompatan Harimau Senilai Rp3 Triliun Ditolak Warga Rohul, Ini Alasannya
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    PILIHAN EDITOR
    Dibuka Romi, 140 Peserta Perebutkan Tropi Andi Putra
    Buka FKI 2017, Ini yang Disampaikan Bupati Wardan Dihadapan Lebih dari 20.000 Masyarakat
    Ini Cerita Rana Hauna Hafizhah Pembawa Baki Bendera Merah Putih
    Mantap! Siswi MIN Pangean Raih Emas Diajang Aksioma Tingkat Nasional
    Muhammad Bakri Ikuti Seleksi Pilar-Pilar Sosial Tingkat Nasional
     
     
    INDEKS BERITA
    1 3 Bendahara Bapenda Riau Ditahan, Rekan Kerja Menyaksikan dengan Isak Tangis
    2 45 Warga Mandah Inhil Keracunan Usai Makan di Pesta Pernikahan
    3 Umat Muslim Haram Gunakan Atribut Non-Islam
    4 IPRY Siap Jadi Duta Pariwisata dan Budaya Kuansing
    5 Hasil Evaluasi, Ini Realisasi Fisik dan Keuangan Pemkab Bengkalis Tahun 2017
    6 Bertemu dengan Kadis Dipersip, Mahasiswa Kuansing di Jogya Dukung Gerakan Ayo Membaca
    7 Duh! Situs Diskominfotik Bengkalis Diretas
    8 Para Suami Jangan Santai, Waspada Tanda-Tanda Istri Mulai Bosan
    9 Mantap!, Bupati Mursini Sebut Kuansing Siap Jadi Tuan Rumah Porprov Riau
    10 Warga Kota Tengah Rohul Keluhkan Kondisi Jalan yang Rusak Menahun
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2017 PT. KAPUR MEDIA INDONESIA, All Rights Reserved