www.kapurnews.com
 
KPK Sebut Kesadaran Pejabat Pemprov Riau Rendah Laporkan Kekayaan
Selasa, 13-03-2018 - 16:33:23 WIB

TERKAIT:
 
  • KPK Sebut Kesadaran Pejabat Pemprov Riau Rendah Laporkan Kekayaan
  •  

    KapurNews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengkritik rendahnya kesadaran pejabat eksekutif dan legislatif Provinsi Riau dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

    "Eksekutif yang sudah melakukan pelaporan baru 67 persen. Legislatif (justru) lebih rendah, masih di bawah 50 persen," kata Deputi Pencegahan KPK Juned Junaidi, Selasa 13 Maret 2018.

    Dia menyampaikan hal tersebut usai kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Pembahasan Rencana Aksi Sektor Strategis Provinsi Riau di Gedung Daerah Kota Pekanbaru.

    Kegiatan itu dihadiri oleh ratusan pejabat pemerintahan dari unsur Pemerintahan Provinsi Riau dan seluruh Kabupaten dan Kota di Bumi Lancang Kuning tersebut.

    Juned sangat menyayangkan terkait rendahnya kesadaran pejabat di Provinsi Riau dalam melaporkan harta kekayaan. Padahal, kata dia, saat ini pejabat "dimanjakan" dengan adanya wesbsite untuk melaporkan harta kekayaan mereka.

    "Yang diisi juga lebih sederhana. Saya pikir, sosialisasi sudah cukup. Masalahnya, kesadaran dan komitmen masing-masing pejabat," ujarnya.

    Ia menuturkan kesadaran pejabat eksekutif dalam melakukan LHKPN jauh lebih baik dan terus mengalami peningkatan dibanding legislatif.

    Sebagai gambaran, pejabat Pemprov Riau sudah 100 persen yang melaporkan harta kekayaan mereka.

    Sementara untuk kalangan legislator, setiap tahun cenderung stagnan dan tidak ada perkembangan berarti. "Undang-undang jelas, salah satu wajib lapor itu anggota DPRD," ujarnya.

    Untuk itu, dia mendorong kepada seluruh pimpinan di eksekutif maupun legislatif untuk dapat mendorong anggotanya melaporkan harta kekayaan. Menurut dia, peran pimpinan sangat besar untuk menyadarkan pejabat dalam melapor harta kekayaan sebagai salah satu upaya mencegah tindak pidana korupsi.

    Berdasarkan data KPK, pejabat eksekutif Kabupaten Rokan Hulu terendah dalam menyampaikan LHKPN atau hanya sebesar 15,09 persen. Sementara di kalangan legislatif, DPRD Pelalawan tercatat 0 persen. (*)

    Antara




     
    Berita Lainnya :
  • KPK Sebut Kesadaran Pejabat Pemprov Riau Rendah Laporkan Kekayaan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    PILIHAN EDITOR
    Dibuka Romi, 140 Peserta Perebutkan Tropi Andi Putra
    Buka FKI 2017, Ini yang Disampaikan Bupati Wardan Dihadapan Lebih dari 20.000 Masyarakat
    Ini Cerita Rana Hauna Hafizhah Pembawa Baki Bendera Merah Putih
    Mantap! Siswi MIN Pangean Raih Emas Diajang Aksioma Tingkat Nasional
    Muhammad Bakri Ikuti Seleksi Pilar-Pilar Sosial Tingkat Nasional
     
     
    INDEKS BERITA
    1 3 Bendahara Bapenda Riau Ditahan, Rekan Kerja Menyaksikan dengan Isak Tangis
    2 Para Suami Jangan Santai, Waspada Tanda-Tanda Istri Mulai Bosan
    3 45 Warga Mandah Inhil Keracunan Usai Makan di Pesta Pernikahan
    4 Umat Muslim Haram Gunakan Atribut Non-Islam
    5 IPRY Siap Jadi Duta Pariwisata dan Budaya Kuansing
    6 Hasil Evaluasi, Ini Realisasi Fisik dan Keuangan Pemkab Bengkalis Tahun 2017
    7 Bertemu dengan Kadis Dipersip, Mahasiswa Kuansing di Jogya Dukung Gerakan Ayo Membaca
    8 Duh! Situs Diskominfotik Bengkalis Diretas
    9 Mantap!, Bupati Mursini Sebut Kuansing Siap Jadi Tuan Rumah Porprov Riau
    10 Warga Kota Tengah Rohul Keluhkan Kondisi Jalan yang Rusak Menahun
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2017 PT. KAPUR MEDIA INDONESIA, All Rights Reserved