www.kapurnews.com
 
Ketua Divisi Teknis KPU Dipecat
Rabu, 10-07-2019 - 18:58:25 WIB

TERKAIT:
 
  • Ketua Divisi Teknis KPU Dipecat
  •  


    KapurNews.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik kepada Teradu III Ilham Saputra selaku Anggota KPU RI. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan dari 16 perkara.

    "Sanksi berlaku terhitung sejak dibacakannya Putusan ini," kata Ketua Majelis Harjono di sidang perkara 61-PKE-DKPP/IV/2019.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima, selalu Pengadu adalah Tulus Sukariyanto dari Partai Hanura. Teradu I Indra Jay, staf Sekretariat KPU RI, serta Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik kepada Teradu III Ilham Saputra.

    Putusan sidang menyatakan teradu III (Ilham) terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf c, huruf d, ayat (3) huruf a dan huruf f juncto Pasal 10, juncto Pasal 11, juncto Pasal 15 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

    Dalam perkara ini, pengadu pada mendalilkan bahwa Partai Hanura telah menerbitkan SK PAW Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, di mana Dossy Iskandar Prasetyo digantikan oleh Pengadu tetapi para Teradu menyatakan bahwa pengganti Dossy Iskandar Prasetyo adalah Sisca Dewi Hermawati.

    Partai Hanura telah melayangkan Surat berdasarkan Putusan Mahkamah Partai menyatakan Sisca Dewi Hermawati telah diberhentikan sebagai anggota karena sedang menjalani proses hukum. Selanjutnya mengusulkan Pengadu sebagai penggantinya namun Para Teradu tetap mengabaikan surat tersebut.

    Berdasarkan fakta tersebut, DKPP menilai sikap dan tindakan para Teradu tidak dapat diterima baik secara hukum maupun etika.

    "Dalam melaksanakan proses Pergantian antarwaktu haruslah mengacu pada Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku saat itu yakni Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017. Dalam Pasal 23 ayat 2 huruf a Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 menjelaskan KPU mengklarifikasi kepada Partai Politik untuk memastikan bahwa calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan telah mengundurkan diri, telah diberhentikan sebagai anggota Partai Politik, atau telah menjadi anggota partai politik lainnya," jelasnya

    Untuk diketahui, sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai ketua divisi tidak menghilangkan status Ilham sebagai anggota atau komisioner KPU. Hak dan kewajibannya sebagai anggota/komisioner tetap melekat kepada yang bersangkutan.


    Sumber: Liputan6.com/mdk



     
    Berita Lainnya :
  • Ketua Divisi Teknis KPU Dipecat
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    PILIHAN EDITOR
    Dibuka Romi, 140 Peserta Perebutkan Tropi Andi Putra
    Buka FKI 2017, Ini yang Disampaikan Bupati Wardan Dihadapan Lebih dari 20.000 Masyarakat
    Ini Cerita Rana Hauna Hafizhah Pembawa Baki Bendera Merah Putih
    Mantap! Siswi MIN Pangean Raih Emas Diajang Aksioma Tingkat Nasional
    Muhammad Bakri Ikuti Seleksi Pilar-Pilar Sosial Tingkat Nasional
     
     
    INDEKS BERITA
    1 3 Bendahara Bapenda Riau Ditahan, Rekan Kerja Menyaksikan dengan Isak Tangis
    2 10 Kepala Daerah di Riau Deklarasi Dukung Jokowi Ditegur Gubernur
    3 Terkait Pemasangan Baliho Mardianto Manan, Ini Penjelasan Koodinator Tim Pemenangan
    4 Pelayanan Kesehatan Amburadul, Mahasiswa Datangi Diskes Inhil
    5 Para Suami Jangan Santai, Waspada Tanda-Tanda Istri Mulai Bosan
    6 Umat Muslim Haram Gunakan Atribut Non-Islam
    7 45 Warga Mandah Inhil Keracunan Usai Makan di Pesta Pernikahan
    8 Peranan Badan Kesbangpol dalam Membina Ormas dan LSM
    9 IPRY Siap Jadi Duta Pariwisata dan Budaya Kuansing
    10 Hasil Evaluasi, Ini Realisasi Fisik dan Keuangan Pemkab Bengkalis Tahun 2017
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2017 PT. KAPUR MEDIA INDONESIA, All Rights Reserved