www.kapurnews.com
 
Ponpes Jangan Jadi Tempat Kampanye Pilpres
Sabtu, 13-10-2018 - 12:21:44 WIB
Ilustrasi
TERKAIT:
 
  • Ponpes Jangan Jadi Tempat Kampanye Pilpres
  •  


    KapurNews.com - Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid meminta supaya aktivitas politik tidak dibawa ke ranah pondok pesantren (ponpes). Hal itu menyusul wacana kunjungan capres atau cawapres ke ponpes dalam masa kampanye Pilpres 2019.

    Diketahui, kunjungan ke ponpes bisa dikategorikan sebagai kunjungan ke lembaga pendidikan. KPU mengatur kunjungan paslon ke Ponpes masuk kategori terlarang bila digunakan untuk kampanye. Sedangkan, syarat kampanye di antaranya ada pemaparan visi misi dan atribut kampanye.

    "Kalau kunjungan sekadar ajarkan masyarakat pemahaman nilai baik enggak apa-apa. Kampanye yang dilarang," kata Yenny pada wartawan dalam diskusi di Jakarta, Sabtu 13 Oktober 2018.

    Yenny memandang kunjungan capres atau cawapres ke ponpes sah-sah saja. Asalkan, kunjungannya sebatas silaturahim. Sebab, tiap orang termasuk capres atau cawapres berhak mengadakan pertemuan dengan semua kalangan.

    "Kalau silaturahim enggak apa-apa semua kandidat boleh karena kandidat layak dengar aspirasi semua kalangan masyarakat. Yang enggak boleh arena ponpes dipolitisasi," ujarnya.

    Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno mengaku akan mematuhi larangan kampanye di lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Untuk itu, ia pun tidak akan berkunjung ke pesantren untuk berkampanye.

    "Saya rencananya menunggu representasi dari tim hukum kami. Seandainya tidak diperkenankan, kami akan patuh," kata Sandiaga usai bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Yogyakarta, Jumat 12 Oktober 2018.

    Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menegaskan larangan kampanye di lembaga pendidikan bagi seluruh peserta Pemilu 2019, termasuk pesantren. Hal tersebut sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h yang berbunyi, "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.”

    Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Hasto Kristyanto angkat bicara terkait larangan kampanye di lembaga pendidikan termasuk pesantren. Hasto mengatakan, aturan itu seharusnya melihat relevansi dari kegiatan yang dilakukan pasangan calon.

    "Seperti dulu kita lihat penggunaan tempat tempat ibadah banyak disalahgunakan  tidak diambil tempat yang tegas, jadi membuat aturan itu harus sesuai bagaiamna aturan dalam praktik," kata Hasto Kristyanto di Jakarta, Kamis 11 Oktober 2018.

    Sumber: Republika



     
    Berita Lainnya :
  • Ponpes Jangan Jadi Tempat Kampanye Pilpres
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    PILIHAN EDITOR
    Dibuka Romi, 140 Peserta Perebutkan Tropi Andi Putra
    Buka FKI 2017, Ini yang Disampaikan Bupati Wardan Dihadapan Lebih dari 20.000 Masyarakat
    Ini Cerita Rana Hauna Hafizhah Pembawa Baki Bendera Merah Putih
    Mantap! Siswi MIN Pangean Raih Emas Diajang Aksioma Tingkat Nasional
    Muhammad Bakri Ikuti Seleksi Pilar-Pilar Sosial Tingkat Nasional
     
     
    INDEKS BERITA
    1 3 Bendahara Bapenda Riau Ditahan, Rekan Kerja Menyaksikan dengan Isak Tangis
    2 10 Kepala Daerah di Riau Deklarasi Dukung Jokowi Ditegur Gubernur
    3 Terkait Pemasangan Baliho Mardianto Manan, Ini Penjelasan Koodinator Tim Pemenangan
    4 Pelayanan Kesehatan Amburadul, Mahasiswa Datangi Diskes Inhil
    5 Para Suami Jangan Santai, Waspada Tanda-Tanda Istri Mulai Bosan
    6 Umat Muslim Haram Gunakan Atribut Non-Islam
    7 45 Warga Mandah Inhil Keracunan Usai Makan di Pesta Pernikahan
    8 IPRY Siap Jadi Duta Pariwisata dan Budaya Kuansing
    9 Hasil Evaluasi, Ini Realisasi Fisik dan Keuangan Pemkab Bengkalis Tahun 2017
    10 Duh! Situs Diskominfotik Bengkalis Diretas
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2017 PT. KAPUR MEDIA INDONESIA, All Rights Reserved