www.kapurnews.com
 
Ikut Pilkada, MK Putuskan Anggota Legislatif Harus Mundur
Selasa, 28-11-2017 - 16:46:44 WIB

TERKAIT:
 
  • Ikut Pilkada, MK Putuskan Anggota Legislatif Harus Mundur
  •  

    KapurNews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan uji materi terhadap Pasal 7 ayat 2 huruf s Undang-undang (UU) No. 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hakim MK menilai pokok permohonan pemohon tak beralasan menurut hukum.

    "Amar putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman selaku Ketua Sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017).

    MK secara tegas menyatakan, calon kepala daerah yang berasal dari kepala daerah petahana tidak harus mengundurkan diri. Hanya perlu mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Sedangkan calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPR, DPD, DPRD harus mengajukan surat pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai peserta pilkada.

    "Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang mengenai anggota DPR, DPD, DPRD tidak harus berhenti, tidak beralasan menurut hukum," kata Hakim MK Aswanto.

    Aswanto menyebutkan, hal itu didasari oleh dua putusan MK sebelumnya. Soal kepala daerah petahana, didasari oleh Putusan MK No. 17/PUU-VIII/2008. Sedangkan unguk anggota DPR, DPD, dan DPRD, berdasadkan putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015.

    "Mahkamah secara tegas menyatakan harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta pemilihan kepala daerah," jelasnya.

    Sebelumnya, permohonan pengujian dengan nomor perkara 45/PUU-XV/2017 itu diajukan oleh anggota DPRD Provinsi Riau dari fraksi PKB periode 2014-2019 Abdul Wahid. Ia merasa, hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 7 ayat 2 huruf s tersebut.

    Abdul melihat dari ketentuan dalam Pasal 76 ayat (4) UU No. 17/2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan pasal tersebut, Abdul menilai seharusnya ia dapat menjalankan tugas dan atau wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya, yaitu lima tahun.

    Dengan berlakunya Pasal 7 ayat 2 huruf s UU No. 10/2016, Abdul nilai telah merugikannya sebagai anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri dalam pilkada. Ia harus kehilangsn jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Riau sebelum masa jabatannya berakhir.

    Ia juga menjelaskan, jabatan legislatif merupakan jabatan dengan proses seleksi pemilu secara langsung oleh rakyat. Menurutnya, keberadaan anggota DPR, DPD, dan DPRD bersifat kolektif kolegial.

    Sehingga, bila yang bersangkutan maju dalam pilkada, maka tidak akan mengganggu sistem besarnya. Beda dengan konteks pejabat yang berkedudukan sebagai TNI, Polri, dan PNS yang bekerja dan melaksakan jabatan secara individual. (*)

    republika.co.id




     
    Berita Lainnya :
  • Ikut Pilkada, MK Putuskan Anggota Legislatif Harus Mundur
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    PILIHAN EDITOR
    Dibuka Romi, 140 Peserta Perebutkan Tropi Andi Putra
    Buka FKI 2017, Ini yang Disampaikan Bupati Wardan Dihadapan Lebih dari 20.000 Masyarakat
    Ini Cerita Rana Hauna Hafizhah Pembawa Baki Bendera Merah Putih
    Mantap! Siswi MIN Pangean Raih Emas Diajang Aksioma Tingkat Nasional
    Muhammad Bakri Ikuti Seleksi Pilar-Pilar Sosial Tingkat Nasional
     
     
    INDEKS BERITA
    1 Umat Muslim Haram Gunakan Atribut Non-Islam
    2 Hasil Evaluasi, Ini Realisasi Fisik dan Keuangan Pemkab Bengkalis Tahun 2017
    3 Mantap!, Bupati Mursini Sebut Kuansing Siap Jadi Tuan Rumah Porprov Riau
    4 Para Suami Jangan Santai, Waspada Tanda-Tanda Istri Mulai Bosan
    5 Warga Kota Tengah Rohul Keluhkan Kondisi Jalan yang Rusak Menahun
    6 Alhamdulillah, Istana Siak Terpilih Sebagai Situs Sejarah Terpopuler Kedua di Indonesia
    7 Mantap, Pacu Jalur Dinobatkan Sebagai Pariwisata Terpopuler di Indonesia
    8 Raih Emas Ajang O2SN Tingkat Nasional, Pelajar Marsudirini Tualang Lolos ke Belgia
    9 KPU Kuansing Bakal Rekrut Anggota PPK, PPS dan KPPS, Ini Persyaratannya
    10 Mantap, Bolu Berendam Juara I Ajang Pesona Indoensia
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2017 PT. KAPUR MEDIA INDONESIA, All Rights Reserved