www.kapurnews.com
 
Surat Edaran PNS Koruptor Dipecat Diterbitkan
Kamis, 13-09-2018 - 19:37:04 WIB

TERKAIT:
 
  • Surat Edaran PNS Koruptor Dipecat Diterbitkan
  •  


    KapurNews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran baru tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi. 

    Dalam surat edaran itu dikatakan bahwa ASN atau PNS wajib diberhentikan tidak hormat apabila putusan hukumnya sudah berkekuatan tetap atau inkacht.

    Surat edaran dengan nomor 180/6867/SJ tersebut diterbitkan dan ditanda tangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada 10 September 2018 yang ditujukan untuk seluruh Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, surat edaran lama nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Tjahjo menuturkan, penerbitan surat edaran baru ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintah Jokowi-JK yang efektif, dan efisien. Tak hanya itu, surat edaran ini juga ditujukan untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih.

    "Ini semata-mata Pemerintahan bapak Jokowi dan Jusuf Kalla ingin membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif, efisien, mempercepat reformasi birokrasi dan dalam upaya untuk memperkuat otonomi daerah," katanya, Kamis 13 September 2018.

    Dalam rakornas ini, turut hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPan-RB) Komjen Syafruddin, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Selain itu, juga dihadiri Sekda dan Kepala BKD Provinsi.

    Berdasarkan data BKN yang diperoleh KPK, ada 14 daerah yang mencetak banyak PNS korupsi. 14 daerah tersebut antara lain Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar, Manado, Pekanbaru, Banda Aceh, dan Manokwari.

    Dari 14 daerah tersebut, total ada 2357 PNS yang terlibat korupsi dan saat ini masih aktif. Sedangkan PNS yang telah dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat ada 317 dan 1424 telah diblokir.

    BKN sendiri mengungkapkan ada 2674 PNS yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah terbukti melakukan korupsi. Namun, dari 2674 PNS yang terbukti korupsi, baru sekitar 317 PNS yang dipecat. Sementara sisanya, masih aktif bekerja.

    Sementara itu, KPK meminta semua PNS yang terbukti korupsi atau kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) segera dipecat karena sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. (*)

    Sumber: Liputan6.com/merdeka.com



     
    Berita Lainnya :
  • Surat Edaran PNS Koruptor Dipecat Diterbitkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    PILIHAN EDITOR
    Dibuka Romi, 140 Peserta Perebutkan Tropi Andi Putra
    Buka FKI 2017, Ini yang Disampaikan Bupati Wardan Dihadapan Lebih dari 20.000 Masyarakat
    Ini Cerita Rana Hauna Hafizhah Pembawa Baki Bendera Merah Putih
    Mantap! Siswi MIN Pangean Raih Emas Diajang Aksioma Tingkat Nasional
    Muhammad Bakri Ikuti Seleksi Pilar-Pilar Sosial Tingkat Nasional
     
     
    INDEKS BERITA
    1 3 Bendahara Bapenda Riau Ditahan, Rekan Kerja Menyaksikan dengan Isak Tangis
    2 Para Suami Jangan Santai, Waspada Tanda-Tanda Istri Mulai Bosan
    3 45 Warga Mandah Inhil Keracunan Usai Makan di Pesta Pernikahan
    4 Umat Muslim Haram Gunakan Atribut Non-Islam
    5 IPRY Siap Jadi Duta Pariwisata dan Budaya Kuansing
    6 Hasil Evaluasi, Ini Realisasi Fisik dan Keuangan Pemkab Bengkalis Tahun 2017
    7 Duh! Situs Diskominfotik Bengkalis Diretas
    8 Bertemu dengan Kadis Dipersip, Mahasiswa Kuansing di Jogya Dukung Gerakan Ayo Membaca
    9 Seperti Ini Gambaran 2 Fly Over yang Akan Dibangun di Pekanbaru
    10 Mantap!, Bupati Mursini Sebut Kuansing Siap Jadi Tuan Rumah Porprov Riau
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2017 PT. KAPUR MEDIA INDONESIA, All Rights Reserved